Sabtu, 21 November 2009
Senin, 02 November 2009
Anggaran Pertahanan Bakal Meningkat Hingga 50%
Kenapa tidak dimulai dengan rasionalisasi dahulu. Sekarang ini anggaran lebih banyak terserap untuk membayar gaji serdadu angkatan darat.
+++
ANGGARAN PERTAHANAN
Anggaran Pertahanan Bakal Meningkat Hingga 50%
JAKARTA. Pemerintah berencana akan menaikkan anggaran pertahanan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk meningkatkan kualitas pertahanan dalam negeri selama lima tahun mendatang, dalam lima tahun ke depan, Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menjanjikan terus meningkatkan anggaran pertahanan sampai 50%.
Hanya saja, Purnomo menegaskan, kenaikan anggaran itu akan diberlakukan perlahan-lahan dengan melihat kondisi keuangan negara. "Tahun 2010 nanti sudah ditetapkan naik. Selama lima tahun ke depan, kami harapkan bisa mencapai 50%," ujar Purnomo, akhir pekan lalu.
Kalau melihat anggaran pertahanan tahun 2010 yang mencapai Rp 40,7 triliun, berarti pada tahun 2014, anggaran sektor ini bisa mencapai Rp 61 triliun. Artinya, rata-rata per tahun akan naik sebanyak Rp 4,5 triliun.
Menurut Purnomo, penggunaan anggaran akan lebih fokus ke perbaikan alat utama sistem pertahanan (alutsista). Selain dari pembiayaan APBN, Dephan juga tetap menggunakan fasilitas kredit ekspor yang sudah berjalan.
Saat ini, Dephan sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Sektor Pertahanan. Salah satu hal penting dalam rancangan ini, Dephan akan fokus pada kesejahteraan prajurit. "Terutama, prajurit yang berada di kawasan perbatasan," ujar Purnomo.
Rencananya, Dephan akan memberi tingkat kesejahteraan prajurit di kawasan perbatasan lebih tinggi dibandingkan prajurit yang bertugas di tempat lain. "Sebab, ada risiko jiwa yang dipertaruhkan," ujar Purnomo. Untuk itu, Dephan akan berkoordinasi dengan Departemen Keuangan untuk membicarakan kenaikan anggaran dan alokasinya.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan, pemerintah pasti menaikkan anggaran alutsista. Tetapi, soal berapa jumlahnya per tahun, tergantung kebutuhan dana peremajaan dan modernisasi peralatan TNI. "Ini yang harus dikaji karena kebutuhannya sangat besar," ujar Djoko.
Ketua Komisi I DPR RI Kemal Aziz Stamboel mengatakan, kenaikan anggaran Dephan memang mendesak. Tetapi, rencana kenaikan anggaran harus disetujui terlebih dahulu oleh Panitia Anggaran DPR. Komisi I DPR juga akan mengawasi secara ketat penggunaan anggaran oleh Menhan Purnomo yang dinilai tidak memiliki pengalaman luas di bidang pertahanan.
Saat ini, Komisi I sudah tak sabar ingin bertemu dengan Purnomo yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral. "Kami sudah mempersiapkan agenda pertemuan dengan Menhan pada minggu kedua November ini,” ujar Kemal.
+++
ANGGARAN PERTAHANAN
Anggaran Pertahanan Bakal Meningkat Hingga 50%
JAKARTA. Pemerintah berencana akan menaikkan anggaran pertahanan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk meningkatkan kualitas pertahanan dalam negeri selama lima tahun mendatang, dalam lima tahun ke depan, Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menjanjikan terus meningkatkan anggaran pertahanan sampai 50%.
Hanya saja, Purnomo menegaskan, kenaikan anggaran itu akan diberlakukan perlahan-lahan dengan melihat kondisi keuangan negara. "Tahun 2010 nanti sudah ditetapkan naik. Selama lima tahun ke depan, kami harapkan bisa mencapai 50%," ujar Purnomo, akhir pekan lalu.
Kalau melihat anggaran pertahanan tahun 2010 yang mencapai Rp 40,7 triliun, berarti pada tahun 2014, anggaran sektor ini bisa mencapai Rp 61 triliun. Artinya, rata-rata per tahun akan naik sebanyak Rp 4,5 triliun.
Menurut Purnomo, penggunaan anggaran akan lebih fokus ke perbaikan alat utama sistem pertahanan (alutsista). Selain dari pembiayaan APBN, Dephan juga tetap menggunakan fasilitas kredit ekspor yang sudah berjalan.
Saat ini, Dephan sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Sektor Pertahanan. Salah satu hal penting dalam rancangan ini, Dephan akan fokus pada kesejahteraan prajurit. "Terutama, prajurit yang berada di kawasan perbatasan," ujar Purnomo.
Rencananya, Dephan akan memberi tingkat kesejahteraan prajurit di kawasan perbatasan lebih tinggi dibandingkan prajurit yang bertugas di tempat lain. "Sebab, ada risiko jiwa yang dipertaruhkan," ujar Purnomo. Untuk itu, Dephan akan berkoordinasi dengan Departemen Keuangan untuk membicarakan kenaikan anggaran dan alokasinya.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan, pemerintah pasti menaikkan anggaran alutsista. Tetapi, soal berapa jumlahnya per tahun, tergantung kebutuhan dana peremajaan dan modernisasi peralatan TNI. "Ini yang harus dikaji karena kebutuhannya sangat besar," ujar Djoko.
Ketua Komisi I DPR RI Kemal Aziz Stamboel mengatakan, kenaikan anggaran Dephan memang mendesak. Tetapi, rencana kenaikan anggaran harus disetujui terlebih dahulu oleh Panitia Anggaran DPR. Komisi I DPR juga akan mengawasi secara ketat penggunaan anggaran oleh Menhan Purnomo yang dinilai tidak memiliki pengalaman luas di bidang pertahanan.
Saat ini, Komisi I sudah tak sabar ingin bertemu dengan Purnomo yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral. "Kami sudah mempersiapkan agenda pertemuan dengan Menhan pada minggu kedua November ini,” ujar Kemal.
Kamis, 29 Oktober 2009
wisata bunuh diri
VIVAnews - Pemerintah Swiss berencana membatasi atau melarang organisasi yang membantu orang bunuh diri untuk mengurangi 'pariwisata kematian'. Ini dilakukan setelah sebuah penelitian yang dilakukan tahun lalu menunjukkan bahwa semakin banyak pasien, yang sebenarnya masih dapat disembuhkan, datang ke Swiss untuk mati.
Pemerintah Swiss menyatakan bahwa bunuh diri perlahan adalah pillihan terakhir pasien dengan penyakit mematikan. "Sebagai negara, kami tidak ingin menarik wisatawan yang ingin bunuh diri," kata Menteri Kehakiman Swiss Eveline Widmer-Schlumpf kepada wartawan di Bern seperti dikutip harian The Guardian edisi Kamis, 29 Oktober 2009.
Kabinet Swiss mengajukan dua rancangan undang-undang berkaitan dengan euthanasia. Salah satu rancangan berisi pengetatan aturan. Sementara rancangan lain berisi larangan operasi. Dua draft ini akan dibahas hingga 1 Maret tahun depan.
Parlemen Swiss mengisyaratkan akan menyetujui rancangan peraturan pertama. Berdasarkan aturan ini, pasien harus mendapatkan dua opini medis yang membuktikan bahwa penyakit mereka tidak dapat disembuhkan dan bisa menyebabkan kematian dalam waktu singkat.
Dokter harus menegaskan bahwa pasien yang sekarat tidak mengalami gangguan mental saat mengambil keputusan untuk mati. Aturan itu juga memerintahkan agar kelompok asistensi bunuh diri memberikan catatan yang lebih jelas mengenai cara kerja mereka untuk mencegah organisasi mengeruk keuntungan dari pasien yang ingin mati.
"Bunuh diri adalah pilihan terakhir. Kami percaya bahwa perlindungan atas kehidupan harus dikedepankan," demikian disampaikan Departemen Kehakiman melalui pernyataan resmi.
Setiap tahun, terdapat 400 kasus bunuh diri terencana di Swiss, 132 pasien berasal dari luar Swiss. Setidaknya seratus warga Inggris telah mengakhiri hidupnya di klinik Dignitas. Program bunuh diri pasien ini telah diizinkan pemerintah Swiss sejak 1940-an.
Pemerintah Swiss menyatakan bahwa bunuh diri perlahan adalah pillihan terakhir pasien dengan penyakit mematikan. "Sebagai negara, kami tidak ingin menarik wisatawan yang ingin bunuh diri," kata Menteri Kehakiman Swiss Eveline Widmer-Schlumpf kepada wartawan di Bern seperti dikutip harian The Guardian edisi Kamis, 29 Oktober 2009.
Kabinet Swiss mengajukan dua rancangan undang-undang berkaitan dengan euthanasia. Salah satu rancangan berisi pengetatan aturan. Sementara rancangan lain berisi larangan operasi. Dua draft ini akan dibahas hingga 1 Maret tahun depan.
Parlemen Swiss mengisyaratkan akan menyetujui rancangan peraturan pertama. Berdasarkan aturan ini, pasien harus mendapatkan dua opini medis yang membuktikan bahwa penyakit mereka tidak dapat disembuhkan dan bisa menyebabkan kematian dalam waktu singkat.
Dokter harus menegaskan bahwa pasien yang sekarat tidak mengalami gangguan mental saat mengambil keputusan untuk mati. Aturan itu juga memerintahkan agar kelompok asistensi bunuh diri memberikan catatan yang lebih jelas mengenai cara kerja mereka untuk mencegah organisasi mengeruk keuntungan dari pasien yang ingin mati.
"Bunuh diri adalah pilihan terakhir. Kami percaya bahwa perlindungan atas kehidupan harus dikedepankan," demikian disampaikan Departemen Kehakiman melalui pernyataan resmi.
Setiap tahun, terdapat 400 kasus bunuh diri terencana di Swiss, 132 pasien berasal dari luar Swiss. Setidaknya seratus warga Inggris telah mengakhiri hidupnya di klinik Dignitas. Program bunuh diri pasien ini telah diizinkan pemerintah Swiss sejak 1940-an.
Langganan:
Postingan (Atom)